Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tujuan pelaporan kegiatan statistik adalah untuk melengkapi Sistem Statistik Nasional (SSN), agar dalam mengadakan kegiatan statistik tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. Metadatabase kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat kegiatan statistik dasar (kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS) tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

  1. Instansi Pemerintah

    Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi dari BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

    Proses ini juga berlaku bagi survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan survei tersebut:

    • Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
    • Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
    • Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

  2. Konsultan Independen di Luar Instansi Pemerintah

    Jika sebuah perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh suatu instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu survei atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan, maka survei yang dilaksanakannya tetap harus mengikuti rekomendasi dari BPS. Informasi yang harus diberikan ke BPS sama seperti jika instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan survei sendiri.

    Jika survei yang dilakukan merupakan inisiatif dari perusahaan konsultan tersebut sebagai bagian dari pelayanan mereka, akan tetapi diawasi dan didanai oleh instansi pemerintah maka survei tersebut juga harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

    Jika survei yang diselenggarakan dananya merupakan patungan antara perusahaan konsultan dan instansi pemerintah maka yang bertanggung jawab melaporkan dan meminta rekomendasi BPS adalah instansi pemerintah yang mendanai sebagian survei tersebut.

  1. Survei

    Kegiatan statistik yang berbentuk survei dapat meminta rekomendasi dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). Untuk melakukan download terhadap formulir klik :

  2. Kompilasi Produk Administrasi

    Kegiatan statistik yang berbentuk kompilasi produk administrasi dapat meminta rekomendasi dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA). Untuk melakukan download terhadap formulir klik :

Jawaban terhadap pengajuan rekomendasi kegiatan statistik paling lambat diberikan 30 hari setelah isian FS3 diterima lengkap oleh BPS. Namun, pada pelaksanaannya bisa lebih cepat dari 30 hari. Berikut ini adalah tabel estimasi perkiraan waktu untuk setiap tahapan mekanisme rekomendasi

Hari ke Jenis Kegiatan
1

Penerimaan rancangan lengkap survei statistik sektoral dari instansi penyelenggara kepada BPS. Pengecekan rancangan survei atatistik sektoral terhadap suvei sektoral sejenis dalam website metadata statistik sektoral di SIRuSa Online

2

Pengecekan rancangan survei statistik sektoral terhadap survei sejenis pada subject matter atau unit terkait. Melakukan penelitian dan evaluasi pada rancangan survei statistik sektoral.

3-4

Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap rancangan Survei Statistik Sekotal dengan instansi terkait/BPS Pusat.BPS Provinsi.

5

Penyerahan hasil evaluasi dan penelitian rancangan survei statistik sektoral dari BPS kepada instansi penyelenggara

6

Penerbitan surat keputusan rekomendasi oleh Kepala BPS

7

Pengiriman surat rekomendasi kepada instansi penyelenggara survei statistik sektoral beserta tembusannya.

Tahapan ke Proses
1

Mengecek apakah kegiatan statistik yang akan dilaksanakan pernah dilakukan sebelumnya melalui fitur Pencarian pada aplikasi Romantik Online maupun SIRuSa.

2

Jika kegiatan statistik belum pernah dilaksanakan sebelumnya, Anda dapat langsung mengisi Form Pengajuan Rekomendasi melalui tombol "Pemberitahuan Survei" ataupun "Pemberitahuan Kompromin".

3

Bagi yang sudah memiliki akun, maka dapat langsung mengisi form tersebut. Akan tetapi, bagi yang belum memiliki akun, silakan mendaftarkan diri terlebih dahulu.

4

Mengisi form permintaan rekomendasi statistik sektoral.

5

BPS akan meneliti rancangan kegiatan statistik, apakah layak atau tidak. Hasil penelitian akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada Romantik Online.

6

Jika ternyata hasil pengajuan rancangan kegiatan statistik yang belum layak, pemohon dapat memperbaiki kembali.

7

Instansi pemerintah penyelenggara dapat melihat status pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui Romantik Online

Pengukuran kualitas terhadap output statistik melibatkan banyak dimensi kualitas. Dalam penentuan dimensi-dimensi kualitas tersebut, BPS merujuk pada dimensi-dimensi Managing Statistical Outputs dari NAQF yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BPS.

GSBPM adalah Generic Statistical Business Process Model adalah suatu matriks yang menjelaskan proses tahapan kegiatan yang harus dilakukan suatu NSO ketika menyelenggarakan suatu kegiatan statistik. Berikut ini adalah hubungan antara GSBPM dengan Dimensi kualitas:


GSBPM DIMENSI KUALITAS
Relevansi Akurasi Timeliness/
Punctuality
Koherensi &
Komparabilitas
Aksesibilitas Interpretabilitas
Penentuan Kebutuhan
(Specify Needs)
Perancangan (Design)
Pembangunan (Build)
Pengumpulan Data
(Collect)
Proses (Process)
Analisis (Analyse)
Diseminasi
(Diseminate)
Evaluasi (Evaluate)



Indikator Menurut Dimensi

Relevansi
  1. Mendeskripsikan dan mengelompokan pengguna utama
  2. Identifikasi kebutuhan pengguna utama
  3. Gap antara kebutuhan pengguna dengan output yang dihasilkan
Akurasi
  1. Sampling Error
  2. Non Sampling Error
Aktualitas dan Tepat Waktu
  1. Rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data
  2. Ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan publikasi
Aksesibilitas
  1. Kebijakan pengaksesan data, metadata, dan informasi
  2. Media akses
  3. Format data dan metadata
  4. Tersedia jadwal rilis dan publikasi
  5. Tersedia katalog publikasi
Interpretabilitas
  1. Ketersediaan penjelasan ringkas mengenai temuan penting
  2. Ketersediaan contact point
  3. Ketersediaan metadata
  4. Format publikasi statistik disusun sesuai dengan standar
Koherensi dan Keterbandingan
  1. Standar klasifikasi, metodologi, konsep, dan definisi yang digunakan
  2. Series data yang dapat diperbandingkan
  3. Keterbandingan dengan output statistik lainnya
  4. Keterbandingan antar item data