Menampilkan 11-20 dari 30 FAQ
mekanisme pengajuan rekomendasi dapat dipelajari melalui buku panduan rekomendasi kegiatan statistik yang dapat diunduh pada halaman beranda.

Berdasarkan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan BPS, maka untuk mendapatkan data BPS dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu berbayar, nol rupiah dan gratis.
  • berbayar: dalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS. Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah no.7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik.
  • nol rupiah: Nol Rupiah adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 pada konsumen data. Pada layanan Rp0,00 didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik.


Berdasarkan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan BPS, maka untuk mendapatkan data BPS dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu berbayar, nol rupiah dan gratis.
  • berbayar: dalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS. Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah no.7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik.
  • nol rupiah: Nol Rupiah adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 pada konsumen data. Pada layanan Rp0,00 didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik.


Silakan melalui Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) yang dapat diakses pada https://silastik.bps.go.id

  • Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-2015 sebesar 96,30 berarti kondisi bisnis menurun dari triwulan sebelumnya. Pelaku bisnis lebih pesimis jika dibandingkan dengan triwulan IV-2014 (nilai ITB sebesar 104,07).
  • Penurunan kondisi bisnis pada triwulan I-2015 terjadi pada 10 lapangan usaha, sedangkan 7 lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan kondisi bisnis. Penurunan terendah terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 87,16), sedangkan peningkatan kondisi bisnis tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai ITB sebesar 106,75).
  • Kondisi bisnis pada triwulan I-2015 menurun karena adanya penurunan pendapatan perusahaan (nilai indeks sebesar 95,06), kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 95,13), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 97,83).

Perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu proses yang lazim dilakukan oleh kantor statistik suatu negara untuk menggambarkan kondisi perekonomian terkini. BPS telah melakukan perubahan tahun dasar PDB sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Saat ini, BPS sedang melakukan proses penyusunan perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 menjadi 2010. Sehingga, estimasi PDB harga konstan akan berdasarkan harga pada tahun 2010. 

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;d. Penetapan sistem statistik nasional;e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; danf. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kewenangan[

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;f. i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Jika survei statistik sektoral dilaksanakan berulang (rutin), kewajiban pemberitahuan rencana survei ke BPS cukup dilakukan satu kali saja selama tujuan (B4R1), cara pengumpulan data (B5R1), cakupan wilayah (B5R2), metode penelitian (B5R5 dan B5R6), dan rancangan sampel (Blok 6) tidak berubah.

  • UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik
  • PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
  • Kepka BPS No.5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
  • Kepka BPS No 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
  • Perka BPS No 9 Tahun 2009 

dasar hukum